Jakarta, Pelopor Sumatera.com — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Muchendi secara tegas membawa sejumlah persoalan krusial sektor energi yang membebani masyarakat OKI ke Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11), di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Muchendi fokus menyuarakan akses BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, serta solusi atas antrean solar yang semakin parah di 13 SPBU OKI.
BBM Subsidi untuk Nelayan Jadi Sorotan Utama
Muchendi menegaskan ribuan nelayan di pesisir OKI sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk melaut. Namun pasokan yang terbatas dan distribusi tak merata membuat nelayan terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau adalah urat nadi ekonomi. Tanpa pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan mereka turun drastis. Sudah saatnya mekanisme penyaluran diperbaiki,” kata Muchendi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan
Desa Sungai Sibur. SPBN tersebut diproyeksikan menopang sekitar 6.500 nelayan, termasuk wilayah perbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Lampung.
Dorong Percepatan Jargas untuk 70 Ribu Warga dan 1.000 UMKM
Selain kebutuhan nelayan, Bupati Muchendi juga menekankan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Kayuagung. Jargas dinilai penting untuk menekan biaya energi rumah tangga serta memperkuat daya saing UMKM.
“Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan, sehingga percepatan di Kayuagung sangat mungkin dilakukan,” ujarnya.
Antrean Solar Mengular di 13 SPBU OKI
Muchendi turut menyoroti antrean panjang solar dan pertalite yang menjadi keluhan masyarakat OKI. Situasi tersebut menghambat mobilitas warga, dunia usaha, serta sektor logistik.
“Antrean yang mengular di kota hingga desa menunjukkan perlunya evaluasi total terhadap distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk mendorong, penambahan alokasi BBM bersubsidi untuk OKI dan perbaikan tata distribusi di daerah penghasil dan produktif.
DPR RI dan BPH Migas Beri Dukungan
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pihaknya mendukung penuh usulan Bupati OKI.
“Inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI sangat sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi. Kami siap menjembatani agar usulan ini mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan BPH Migas,” ujarnya.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas juga menyambut baik usulan tersebut, dan memastikan pihaknya siap mendukung.
“SPBN akan memudahkan nelayan memperoleh BBM subsidi, sedangkan jargas memberi energi yang lebih murah dan ramah lingkungan bagi warga dan UMKM. BPH Migas siap berkolaborasi dengan Pemkab OKI dan DPR,” kata Wahyudi. (sbn/real)