Kayuagung, Pelopor Sumatera.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mulai menerima logistik Pilkada calon Bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup) OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, tahun 2024.
Ketua KPU OKI, M Irsan mengatakan jumlah logistik yang diterima yaitu berupa 55.232 keping segel, 14.928 kabel ties dan 2.488 botol tinta.
“Seluruh keperluan logistik Pilkada 2024 tersebut, telah kami terima dan langsung disimpan di gudang logistik,” katanya dikonfirmasi wartawan Jum’at (27/9/2024).
Dikatakannya, saat logistik tiba disaksikan oleh petugas kepolisian, TNI, Bawaslu untuk mengecek dan mengawal distribusi logistik ke gudang yang terletak di Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung.
“Barang atau logistik yang datang lengkap berada dalam kotak dan kondisi baik. Kedatangan logistik ini dikawal ketat polisi dan disaksikan Bawaslu mulai dari tiba hingga diturunkan ke gudang,”terangnya.
Sementara itu, ditempat yang berbeda, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu OKI, Didi Masda Riandri saat dikonfirmasi kepada wartawan menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan maksimal terhadap logistik yang ada.
Dia mengungkapkan dalam setiap tahapan KPU OKI bersama Bawaslu OKI selalu berkoordinasi guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan berlaku.
“Kami melakukan pengawasan langsung di gudang logistik, bertujuan untuk menjamin kualitas serta kecukupan barang yang diterima. Jadi tidak hanya mengandalkan laporan tertulis saja. Kehadiran langsung di lapangan penting untuk memverifikasi kondisi barang, memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan dan memastikan semuanya sesuai standar,” katanya.
Dia menambahkan setiap tahap pengiriman dan penerimaan logistik harus diawasi secara ketat. Termasuk memeriksa kondisi gudang, apakah memenuhi syarat penyimpanan logistik yang rentan seperti tinta serta segel.
“Pengawasan ini tidak hanya soal kuantitas. Kita harus pastikan bahwa kualitas memenuhi standar, karena logistik yang tak layak akan berpotensi mengganggu proses pemungutan suara,”paparnya. (sbn)