OKI, Pelopor Sumatera.com — Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional pada tahun anggaran 2026 mulai dirasakan dampaknya oleh berbagai pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). TKD untuk OKI diperkirakan berkurang hingga Rp245 miliar, memicu langkah cepat Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, untuk memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Muchendi melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait di Jakarta guna memastikan OKI tetap memperoleh dukungan program prioritas nasional meski tekanan fiskal meningkat.
“Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus mendapat dukungan program strategis,” ujar Muchendi seusai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujatmiko, Kamis, 6 November 2025.
Muchendi menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan kementerian merupakan langkah vital agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional. “Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan,” tambahnya.
Fokus Bahasan: Infrastruktur, Air Bersih, RTLH, dan Kampung Nelayan Nasional
Dalam pertemuan di BP Taskin, Bupati Muchendi diterima langsung oleh Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko. Pembahasan berfokus pada dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu program strategis nasional yang dibahas ialah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) — program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dikoordinasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin dapat mengawal usulan ini,” kata Muchendi.
BP Taskin Siapkan Intervensi Sembilan Sektor Strategis
Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan intervensi pada sembilan sektor prioritas nasional, yaitu:
- Pangan
- Hunian
- Pengolahan
- Industri kreatif
- Kesehatan
- Digital
- Pendidikan
- Transportasi
- Energi terbarukan
“Pendekatan ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” ujar Budiman.
Deputi BP Taskin, Dr Zaidirina, menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman daerah dalam menjalankan program lintas kementerian agar lebih terarah.
Dalam bidang pertanian, BP Taskin menerapkan skema pemberdayaan berbasis kondisi riil masyarakat miskin.
“Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” jelas Zaidirina.
Program ini menjadi pilot project di sepuluh kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dinilai progresif.
“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” ujarnya. (sbn/real)