JAKARTA, Pelopor Sumatera.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), memastikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi salah satu prioritas nasional dalam penguatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 2027, KLH akan membangun Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan di OKI dengan nilai investasi sekitar Rp33 miliar.
Keputusan tersebut menjadi kabar strategis bagi masyarakat OKI mengingat daerah ini merupakan salah satu kawasan gambut terluas di Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi titik perhatian dalam penanganan karhutla.
Kepastian pembangunan disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menerima kunjungan Bupati Ogan Komering Ilir, Muchendi Mahzareki, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Jumhur, pembangunan Daop dapat direalisasikan pada 2027 setelah Pemerintah Kabupaten OKI memenuhi persyaratan utama berupa penyediaan lahan yang telah memiliki sertifikat.
“Kesiapan lokal sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk pelaksanaan pembangunannya,” ujar Jumhur.
Keberadaan Daop Karhutla nantinya akan menjadi pusat komando pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten OKI. Fasilitas tersebut akan difungsikan sebagai pusat koordinasi, mobilisasi personel, penyimpanan peralatan, hingga pengendalian operasi pemadaman sehingga respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.
Langkah ini dinilai sangat penting karena Kabupaten OKI memiliki sekitar 60,15 persen wilayah berupa ekosistem gambut, atau hampir 49,3 persen dari total kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menjadikan OKI sebagai salah satu daerah paling strategis sekaligus paling rentan terhadap ancaman kebakaran lahan saat musim kemarau.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, pembangunan Daop akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional.
“Daop akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” kata Muchendi.
Selain membahas pembangunan Daop, Pemerintah Kabupaten OKI juga mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, di antaranya bantuan dump truck, kendaraan roda tiga untuk pengelolaan sampah, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Jumhur menyatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Bantuan armada persampahan direncanakan masuk dalam alokasi anggaran berikutnya, sedangkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup langsung ditandatangani pada hari yang sama.
Pembangunan Daop Karhutla di OKI diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Selain meningkatkan kecepatan penanganan bencana, fasilitas ini juga berperan penting menjaga kelestarian ekosistem gambut, mengurangi emisi karbon, serta melindungi kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat dari dampak kabut asap.
Dengan dukungan anggaran puluhan miliar rupiah dari pemerintah pusat, OKI diproyeksikan menjadi salah satu daerah dengan sistem penanggulangan karhutla paling kuat di Indonesia, sekaligus mempertegas peran strategisnya sebagai benteng perlindungan kawasan gambut nasional. (*)
Penulis : Tabroni
Editor : Syakbanudin