Kayuagung, Pelopor Sumatera.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan pemerintah desa. Pada 2026, sebanyak 283 desa telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla dengan total mencapai Rp1,81 miliar.
Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki meminta seluruh pemerintah desa, khususnya yang berada di wilayah rawan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli rutin, penyediaan peralatan pemadam, hingga pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Menurut Muchendi, pencegahan karhutla tidak boleh menunggu sampai kebakaran terjadi. Langkah antisipasi harus disiapkan sejak awal melalui perencanaan yang matang.
“Jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Persiapannya harus lebih awal. Minimal lakukan patroli dan siapkan anggaran untuk pencegahan maupun penanggulangan, terutama di wilayah yang memang rawan karhutla,” kata Muchendi dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun Anggaran 2026.
Dia meminta kepala desa melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran, menentukan kebutuhan prioritas, menyiapkan peralatan pemadam, serta melibatkan masyarakat dalam patroli dan deteksi dini.
Muchendi juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan.
“Anggaran banyak atau sedikit, itu sama-sama anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan penting, pengelolaan keuangan penting, sampai pelaksanaannya pun harus sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat, masyarakat hingga pihak swasta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI, Hendri, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Dinas PMD, sebanyak 283 desa telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla pada 2026 dengan total Rp1.816.516.850 atau sekitar Rp1,81 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, di antaranya pengadaan pompa air dan selang, operasional kegiatan pencegahan, serta pemasangan baliho dan spanduk imbauan kepada masyarakat.
Menurut Hendri, rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai penggunaan APBDes untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk aspek hukum serta pertanggungjawaban keuangan.
“Pemerintah desa perlu memahami ketentuan pengelolaan keuangan agar anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dialokasikan secara tepat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh kepala desa dan lurah juga menandatangani pakta integritas untuk memperkuat tanggung jawab dalam pencegahan karhutla sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas PMD OKI melaporkan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional dan pembangunan tahun anggaran 2026 telah menjangkau 314 desa dengan total Rp6,62 miliar.
Sementara itu, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah juga telah disalurkan kepada 314 desa dengan nilai mencapai Rp15,83 miliar.
Rapat koordinasi tersebut turut diisi dengan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris perangkat desa melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, menerima satu unit sepeda motor dari Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi desa dalam pengembangan infrastruktur dan usaha ekonomi masyarakat.
Pemkab OKI berharap keterlibatan pemerintah desa melalui perencanaan anggaran, patroli, dan kesiapsiagaan masyarakat dapat memperkuat pencegahan karhutla. Langkah tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah OKI. (*)
Penulis : Tabroni/ Real
Editor : Syakbanudin