Kayuagung, Pelopor Sumatera.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Tidak hanya soal biaya bahan bakar yang semakin tinggi, lonjakan harga ini juga dinilai berpotensi memicu persoalan baru, mulai dari lonjakan konsumsi Pertalite hingga tekanan terhadap ekonomi rakyat kecil.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rivaldy Setiawan, S.H., mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjamin ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax.
Menurut Rivaldy, kenaikan harga Pertamax hampir dipastikan akan membuat banyak masyarakat beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Namun, ia menilai pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa stok BBM subsidi tersebut benar-benar aman jika lonjakan permintaan terjadi secara besar-besaran.
“Ketika harga Pertamax naik, masyarakat tentu mencari alternatif yang lebih terjangkau. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah siap menjamin stok Pertalite tetap tersedia ketika konsumsi meningkat drastis?” ujar Rivaldy, Rabu (10/6/2026).
Ia mengingatkan, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan kenaikan harga dengan alasan mekanisme pasar global. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat kebijakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite karena permintaan meningkat, lalu akhirnya dipaksa membeli Pertamax dengan harga lebih mahal. Kalau itu terjadi, rakyat jelas menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
Rivaldy mengaku kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di sejumlah wilayah, antrean kendaraan di SPBU untuk mendapatkan Pertalite mulai dilaporkan memanjang. Bahkan, beredar informasi adanya keterlambatan pasokan hingga stok yang sempat kosong di beberapa titik SPBU.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan Pertamina agar segera melakukan langkah antisipasi sebelum keresahan masyarakat meluas.
“Kalau saat ini saja antrean mulai terlihat lebih panjang, pemerintah harus bergerak cepat. Jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan di lapangan baru bertindak,” katanya.
PGK OKI juga meminta pemerintah membuka informasi secara transparan terkait proyeksi kebutuhan dan cadangan stok Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah kepanikan masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapat kepastian. Jangan sampai rakyat dihadapkan pada pilihan sulit: mengantre panjang demi Pertalite atau membeli BBM lebih mahal di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.
Lebih jauh, Rivaldy mengingatkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi. Efek domino juga dapat menjalar pada biaya transportasi, distribusi barang, operasional UMKM, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Jika biaya logistik meningkat, kata dia, harga barang di pasar berpotensi ikut terdorong naik. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Persoalan BBM selalu berdampak luas. Ketika ongkos transportasi naik, harga kebutuhan juga ikut bergerak. Pemerintah harus menghitung dampak ekonominya secara matang agar masyarakat kecil tidak semakin terbebani,” jelasnya.
Karena itu, PGK OKI mendesak pemerintah bersama Pertamina memastikan distribusi Pertalite berjalan lancar dan stok tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang rentan mengalami keterlambatan pasokan.
Sebagai organisasi yang mengaku berpihak pada kepentingan masyarakat, PGK OKI berharap setiap kebijakan energi nasional tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan pasar, tetapi juga kondisi riil ekonomi rakyat.
“Kami mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional. Namun pemerintah juga wajib memastikan kebijakan yang diambil tidak menambah beban masyarakat dan tidak memunculkan gejolak baru di tengah situasi ekonomi yang masih menantang,” pungkas Rivaldy. (sbn)