Palembang, PeloporSumatera.com — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten OKI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 — menjadikannya WTP ke-15 secara berturut-turut.
Pencapaian langka ini memperkokoh posisi OKI sebagai salah satu kabupaten dengan rekam jejak akuntabilitas keuangan terbaik di Sumatera Selatan.
Penyerahan LHP dari BPK: Momen Bersejarah untuk OKI
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, kepada Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Penyerahan LHP ini bukan seremoni biasa — ini adalah konfirmasi resmi bahwa pengelolaan uang rakyat OKI selama satu tahun penuh telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan tertinggi.
Muchendi: WTP Harus Berujung pada Manfaat Nyata bagi Rakyat
Bupati Muchendi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan komitmen nyata terhadap pelayanan publik.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih secara beruntun ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Muchendi.
Menurutnya, keberhasilan sejati pemerintah daerah diukur dari seberapa besar dampak pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga OKI — bukan sekadar deretan angka dalam laporan keuangan.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang kuat antara DPRD OKI, BPK RI Perwakilan Sumsel, seluruh kepala OPD, hingga staf yang terlibat langsung dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Apa Itu Opini WTP dan Mengapa Ini Penting?
Bagi sebagian masyarakat, istilah WTP mungkin terasa asing. Namun di dunia tata kelola keuangan daerah, opini ini adalah standar tertinggi yang bisa diraih sebuah pemerintah daerah.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan Rio Tirta menjelaskan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Opini yang diberikan BPK disusun melalui proses pemeriksaan yang ketat. Setiap kesimpulan harus didukung bukti yang cukup dan relevan,” kata Rio.
Artinya, predikat WTP bukan diberi begitu saja — ia diperoleh melalui audit mendalam yang menilai apakah setiap rupiah keuangan daerah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan dengan benar.
15 Tahun WTP: Bukan Keberuntungan, Tapi Sistem
Meraih WTP satu kali saja sudah bukan perkara mudah. Mempertahankannya 15 tahun berturut-turut adalah pencapaian yang membutuhkan kedisiplinan sistem, konsistensi SDM, dan komitmen kepemimpinan yang tidak pernah kendur.
Muchendi menyebut, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif — mulai dari DPRD sebagai mitra pengawasan legislatif, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para pegawai di lini terdepan pengelolaan keuangan.
Rekam jejak ini sekaligus menegaskan komitmen Kabupaten OKI terhadap tiga prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.
WTP Bukan Garis Finis
Meski prestasi ini patut dirayakan, Rio Tirta mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Di balik setiap opini terdapat pertaruhan kredibilitas lembaga pemeriksa maupun entitas yang diperiksa. Karena itu, rekomendasi hasil pemeriksaan harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan yang berkelanjutan,” katanya.
Pesan ini penting, WTP yang diraih hari ini harus menjadi batu loncatan menuju tata kelola yang semakin baik — bukan alasan untuk berpuas diri.
Kesimpulan: OKI Konsisten, dan Rakyat yang Seharusnya Merasakan Manfaatnya
Raihan WTP ke-15 Kabupaten OKI bukan sekadar angka statistik kebanggaan daerah. Ini adalah sinyal bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan di jalur yang benar — dan tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola dengan baik itu benar-benar berujung pada jalan yang lebih mulus, layanan kesehatan yang lebih cepat, dan pendidikan yang lebih berkualitas bagi warga OKI. (sbn/real)