Kayuagung, Pelopor Sumatera.com — Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi dimulai. Menariknya, Bupati OKI H Muchendi Mahzareki menjadi responden pertama yang didata langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai tanda dimulainya pendataan ekonomi secara door to door di seluruh wilayah OKI.
Pendataan berlangsung di Rumah Dinas Bupati OKI, Senin (15/6/2026), dan menjadi simbol dimulainya pengumpulan data pelaku usaha serta aktivitas ekonomi masyarakat yang akan berlangsung secara menyeluruh.
Momentum tersebut dimanfaatkan Muchendi untuk mengajak masyarakat bersikap terbuka dan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.
Menurutnya, data yang benar akan menjadi pondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Data yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, saya mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan menyampaikan informasi apa adanya. Semakin baik data yang diperoleh, semakin tepat pula program pembangunan yang dapat dirumuskan pemerintah,” tegas Muchendi.
Dia menilai, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan instrumen penting untuk memetakan kondisi nyata perekonomian masyarakat, mulai dari usaha mikro, UMKM, perdagangan kecil, hingga sektor usaha skala besar di Kabupaten OKI.
Muchendi menekankan, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan kesiapan petugas di lapangan, tetapi juga sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat saat memberikan data.
“Pemerintah membutuhkan data yang valid untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut ataupun ragu memberikan informasi kepada petugas BPS. Sebab, seluruh petugas sensus telah dibekali identitas resmi dan bekerja sesuai prosedur yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kabupaten OKI, pelaksanaan Sensus Ekonomi dinilai sangat strategis, terutama di tengah upaya percepatan pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan wilayah yang luas serta aktivitas ekonomi yang beragam, OKI membutuhkan basis data yang valid agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten OKI, Muhammad Dedy, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk menghimpun data seluruh kegiatan usaha masyarakat di luar sektor pertanian.
Melalui sensus ini, BPS akan memetakan jumlah usaha, jenis usaha, persebaran aktivitas ekonomi, hingga potensi ekonomi daerah yang nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Dedy.
Karena itu, BPS mengajak masyarakat Kabupaten OKI untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara lengkap, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya demi mendukung pembangunan yang lebih terarah di masa mendatang. (sbn/real)